Pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas dari kerja Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat. Sebab infrastruktur diklaim terbukti mendorong perekonomian daerah.

Hanya pembangunan infrastruktur bukan kunci satu-satunya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Supaya berdampak pada perekonomian daerah, maka perlu sinergi dengan pemerintah daerah (pemda). Pemda perlu terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

“Infrastruktur dapat memicu perekonomian daerah, tapi butuh sinergi dengan Pemda, masyarakat, dan investor,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, Darmawan Prasojo, dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk Mengukur Infrastruktur: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah di Jakarta, Selasa,(6/8/2019).Darmawan Prasojo menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Jakarta-Cirebon sebelumnya membutuhkan waktu tempuh 10-12 jam, sekarang hanya 3,5-4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah,” klaimnya.

Kehadiran infrastruktur juga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah adanya Tol Cipali. “Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur juga memberikan keadilan bagi wilayah Indonesia bagian timur. Sebab masyarakat Papua pada akhirnya bisa menikmati dampak dari pembangunan yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan mereka.

“Trans Papua adalah contohnya. Sebelumnya Sorong-Manokwari ditempuh jalur darat selama lima hari. Sekarang sekitar lima jam,” katanya.Lalu apa dampak ekonominya? Darmawan mengatakan, di Manokwari terdapat banyak kebun durian yang dulunya tidak memiliki nilai ekonomi karena kesulitan tak ada pasarnya.

“Sekarang warganya membawa panen durianya ke Sorong. Sekali jalan, truk pikap yang membawa durian bisa membawa pulang keuntungan Rp11 juta. Belum lagi dari Sorong dia bawa barang lainnya,” ungkap Darmawan.

Selain itu, lanjut dia, di sepanjang jalan Sorong-Manokrawi sudah mulai bermunculan permukiman-permukiman baru. “Ini menciptakan roda perekonomian baru. Kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh pulau-pulau di Republik ini telah berbuah manis,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT, Taufiq Madjid, mengatakan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subjek utama pembangunan.

Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi desa).

Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal. Kedua, lanjut Taufiq, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat yakni campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self goverment).Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Taufik Majid, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur sejak tahun 2015 sampai 2018 penyalurannya tiap tahun meningkat. Yang berlanjut pada program prioritas penggunaan desa, realisasi belanja dana desa, serta capaian output dana desa yang makin lama kian baik hasilnya.

“Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa),” sebutnya.

Hingga kini, sebut dia, telah terbangun sepanjang 191.600 kilometer jalan, 1.140 jembatan, dan 5.371 unit dermaga. “Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” ujarnya.

Taufiq menegaskan, sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebanyak Rp250 triliun. Lima tahun ke depan pemerintah berkomitmen mendongkrak dana desa menjadi Rp400 triliun.

(ven)